Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri, Sonny Widjaja membantah pihaknya melakukan korupsi. Tidak hanya membantah melakukan korupsi, Sonny Widjaja juga menyatakan akan menempuh jalur hukum jika tudingan ini terus berlanjut. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube KompasTV, Kamis (16/1/2020).
Sonny memastikan dana nasabah yang dikelola Asabri tidak hilang. "Saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola Asabri aman, tidak hilang dan tidak dikorupsi," terang Sonny. Direktur Utama Asabri ini meminta kepada pihak yang melontarkan tudingan korupsi agar hal tersebut disampaikan berdasarkan data yang sudah diverifikasi.
Dalam kesempatan ini, Sonny menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh. "Saya menghimbau agar kita dapat menjadi orang orang yang tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi," ujarnya. "Dengan berita berita tentang Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," lanjut Sonny.
Sonny Widjaja juga meminta kepada pihak pihak yang berbicara mengenai Asabri diharapkan menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi. Jika hal ini terus berlangsung, Sonny dengan sangat menyesal akan menempuh jalur hukum. Bersamaan dengan bantahan yang dilontarkan Dirut Asabri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)Mahfud MD bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Mahfud MD meminta prajurit TNI dan Polri tidakperlu gundah terkait isu korupsi di Asabri. Dia mengatakan negara akan tetap menjamin segala jaminan jaminan hari tua para prajurit. "Kesimpulannya para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah."
"Negara sekarang menyimpulkan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun dan sebagainya itu masih stabil," jelasnya. Mahfud menuturkan dana asuransi untuk para prajurit masih masih aman. Lebih lanjut, iamengatakan, bila nantinya ditemukan pelanggaran, penegak hukum akan bergerak.
"Artinya, dari dana yang melorot jauh itu, sisanya masih menjamin mereka dan ini akan diselesaikan secara baik." "Nanti tentu Menteri BUMN dan Menkeu, tapi juga ada secara baik." "Hukum akan berjalan kalau itu ada," tuturnya.
Mahfud menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada Polri soal ada atau tidaknya pelanggaran hukum. "Jadi kalau sudah urusan benar atau salah prosedur atau salah nanti biar hukum yang berjalan dan nanti saya akan berbicara dengan Polri karena ini Polri yang menangani," jelas Sonny Widjaja. Sebelumnya Mahfud menyebut ada dugaan korupsi di Asabri lebih dari Rp 10 Triliun berdasarkan temuan badan pemeriksa keuangan pada 12 Januari lalu.
