Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)turut menanggapi kritikanNajwaShihab. Seperti diketahui, wanita yang akrab disapa Nana itu sempat memberi kritikan terhadap kinerja DPR di pandemi corona. Kritikan tersebut ia rekam dan unggah dalambentuk videobertajuk "Kepada Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat" yang diunggah melalui platform YouTube.
Video yang ditayangkanpada Sabtu (2/5/2020) itu viral dan jadi perbincangan banyak orang. Wanita yang menjadi tuan rumah program Mata Najwa itu menilaiDPRjustru terkesan tidak serius dalam mencari solusi agar persoalan Covid 19di Indonesia segera teratasi. Dengan nada satire,NajwaShihabmulai memberikan kritik kepada para anggota partai politik yang duduk dikursi legislatif tersebut.
Tidak sedikit anggota DPR yang menanggapi kritikan Najwa Shihab. Ada anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani yang mengatakan bahwafigur publik seperti Najwa Shihab seharusnya mengedepankan klarifikasi kepada anggota DPR. Lalu, ada juga politisi dari Gerindra, Andre Rosiade, yang mengungkit masalah proyek kartu prakerja.
"Untuk individu dengan kapasitas intelektual seperti Najwa tidak boleh dengan prasangka duluan, tanpa keinginan dulu untuk klarifikasi. Dia bisa lakukan itu semua, karena anggotaDPRyang dia kenal banyak termasuk saya yang sering jadi narasumbernya," ujarArsulSani, Senin (4/5/2020) seperti dikutip dari Kompas.com. Arsul juga menjawab kritikanNajwaShihabterkaitDPRyang kini ini sibuk dalam pembahasan sejumlah RUU, termasukRUUCiptaKerja.
Menurut Arsul, RUU yang disampaikan Najwa adalah inisiatif pemerintah, sehinggaDPRmemiliki kewajiban untuk merespons RUU tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang undangan. "Kenapa yang dikritisi DPR nya?" ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com. "Ini menandakan Najwa yang sarjana hukum tapi tidak mengerti kewajiban DPR baik menurut konstitusi maupun UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan," ucapnya.
Arsul menjelaskan, dalam UU tersebut RUU yang diajukan pemerintah harus disegera direspons maksimal dalam 60 hari. "Kalau mau pembahasan RUU nya dihentikan maka ya pengusul atau pihak yang berinisiatif yang harus meminta berhenti atau menarik RUU usulannya," tuturnya. Di samping itu,ArsulSanimenjawab kritikanNajwaShihabterkait anggota anggota Satgas Lawancovid 19DPRyang berfoto mengenakan alat pelindung diri (APD).
Kritik ini sebenarnya juga disampaikan masyarakat saat anggota Satgas Lawancovid 19berfoto di Gedung Nusantara IIIDPRdengan menggunakan pakaian serupa APD. Namun, Arsul menjawab bahwa Satgas Lawancovid 19DPRhanya mengenakan APD ketika berkunjung ke RS Daruratcovid 19Wisma Atlet Kemayoran guna menyerahkan bantuan. "Karena kunjungan itu sampai ke area di mana semua orang harus pakai APD maka sekitar 15 anggota Satgas yang ikut pakai APD ketika berangkat dariDPR."
"Lalu di mana tidak pantasnya kalau hanya 15 APD dipakai sendiri sementara ribuan APD disumbangkan," kata Arsul. Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini menyoroti alat rapid test yang juga sempat dikritisi publik. Arsul mengatakan, 25.000 ribu alat rapid test disumbangkanDPRdan hanya 2.000 digunakan untuk anggota.
Ia juga menegaskan, APD, rapid test dan obat herbal yang diadakanDPRtanpa menggunakan anggaran negara. "Tapi sumbangan dari pribadi pribadi anggotaDPRdan koleganya dalam bentuk barang barang tersebut," kata dia. Arteria menilai,banyak hal yang disampaikan Najwa cenderung tidak benar dan provokatif.
"Saran saya secara pribadi, selaku anggota Komisi III, selaku anggota Badan Legislasi, dan selaku Deputi Penerangan Umum Satgas LawanCovid 19meminta Najwa minta maaf," kata Arteria dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020) seperti dikutip dari Kompas.com. "Ini kan statementnya sudah dikonstruksikan dan disengaja benar benar untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR," lanjut dia. Ia melanjutkan, pernyataan wanita yang akrab disapa Nana itu memiliki konsekuensi hukum yang serius.
Apalagi ia menyampaikan hal tersebut saat negara sedang dalam kondisi pandemi Covid 19 seperti ini. "Saya yakin banyak yang disampaikan Najwa juga belum tentu benarnya." "Tapi kan mereka malas menanggapinya dan mempermasalahkannya."
"Saya ingatkan bahwa kesabaran orang ada batasnya, jangan sampai merasa diri berparas cinderella berhati malaikat seperti enggak punya aib dan dosa," ujar dia. "Sadarlah sebelum terlambat. Perbaiki diri." "Apa perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu?"
"Apa perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu?" lanjut dia. Tak hanya Arteria Dahlan, politikus Gerindra Andre Rosiade juga turut mengomentari kritikan Najwa. Andre menjelaskan, hingga saat ini DPR terus melakukan rapat rapat secara virtual dan di ruangan.
Selain itu, lanjutnya, DPR juga memberikan bantuan pada masyarakat di masing masing dapil. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat akibat wabah Covid 19 ini. "Teman sy @NajwaShihab yg sy hormati.
Kami anggota @DPR_RI terus bekerja baik di Rapat2 Virtual atau di Ruang Rapat utk terus bekerja utk Rakyat. Termasuk membantu masyarakat secara lgs di Dapil kami. Agar bisa mengurangi beban masyarakat akibat Wabah Covid 19." tulis akun TwitterAndreRosiade.
Andre lalu menyarankan agar Najwa Shihab juga turut membantu masyarakat secara langsung. Ia lantas menyebutkan dugaan keterlibatan putri Quraish Shihab tersebut pada salah satu proyek di kartu prakerja. "Saran sy sbg Sahabat, @NajwaShihab juga bisa lgs membantu rakyat.
Apalagi ada informasi diduga start up SEKOLAHMU yg berada di bawah PT. Sekolah Integrasi Digital mendptkan Penunjukkan proyekKartuPrakerja. Dimana diduga SEKOLAHMU punya hubungan dgn @NajwaShihab," tulisAndreRosiade. Jika dugaan itu benar, lanjut Andre, sebaiknya keuntungannya langsung diberikan pada masyarakat yang menjadi korban dampak penularan corona di Indonesia.
Mengingat proyek kartu prakerja dilakukan karena adanya wabah Covid 19, pungkas Andre. "Seandainya dugaan ini benar. Bahwa SEKOLAHMU mendapatkan Penunjukkan Langsung ProyekKartuPrakerja, tentu keuntungannya bisa dipakai membantu masyarakat yg terdampak Wabah Covid 19.
Apalagi Proyek ini ada krn adanya Wabah Pandemi Covid 19," tulis Andre Rosiade. AnggotaDPRdari Fraksi GerindraHabiburokhmanmerespons kritik presenterNajwaShihabyang menilaiDPRtidak memprioritaskan kerja kerja terkait penanganancovid 19. Habiburokhman mengatakan,DPRtetap bekerja sesuai dengan fungsinya dalam bidang pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Ia pun menyebutkan,DPRbekerja ekstra dengan membentuk Satgas Lawancovid 19yang merupakan inisiatif para anggota. "Satgas Lawan Covid adalah aksi kemanusiaan yang merupakan kerja tambahan dari tupoksi kami," kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (4/5/2020). Terkait fungsi pengawasan dan penganggaran,Habiburokhmanmencontohkan kritik keras Komisi III terhadap KartuPrakerjadengan meminta KPK mengusut dugaan penyimpangan dalam program tersebut.
Menurut dia, Komisi III juga aktif berkoordinasi dengan para mitra kerja untuk melakukan pengalihan anggaran untuk penanganancovid 19. "Di Komisi III kami sudah keras sekali minta KPK usut dugaan penyimpangan KartuPrakerja. Dalam bidang penganggaran sejak awal kami aktif koordinasi dengan mitra, menyisir anggaran untuk dialihkan untuk penanganancovid 19," tutur dia. Habiburokhman menduga kritikNajwaShihabterhadapDPRmemiliki motif tertentu.
Ia mengaitkannya dengan kritikDPRterhadap KartuPrakerja. "Saya khawatir narasi narasi seperti yang disampaikanNajwaShihabmerupakan bentuk konkret serangan balik kepada kami setelah kami minta KPK usut kasusPrakerja," ujar dia. Dia menyatakan akan mengecek dugaan keterkaitanNajwaShihabdengan salah satu mitra KartuPrakerja.
"Kami akan cek apakah ada kaitanNajwaShihabdengan salah satu pelaksana KartuPrakerja. Semoga enggak ada kaitannya. Namun demikian kami tetap terbuka menerima kritik dari siapapun," tegasHabiburokhman.
